Peraturan & Regulasi Dalam Dunia IT

Pengertian Peraturan & Regulasi

    Peraturan adalah sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang/ lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama.

      Regulasi adalah “mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan.” Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, Regulasi sosial (misalnya norma), co-regulasi dan pasar. Seseorang dapat, mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti denda).

Peraturan dan Regulasi dalam bidang teknologi informasi terdapat dalam undang - undang nomor 36 seperti dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 154,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3881 ); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 

2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 

Nomor 4843); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 

4846); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 3980); 

5. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 47 Tahun 2009 

tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

6. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 24 Tahun 2010 

tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta 

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian 

Negara; 

7. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 84lP Tahun 2009 

tentang Susunan Kabinet lndonesia Bersatu I1 Periode 2009 - 2014; 

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika 

Nomor: 31 /PER/M.KOMINF0/0912008; 

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor: 

03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada 

Beberapa KeputusanlPeraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur 

Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi; 

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor: 

26/PER/M.KOMINF0/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan 

Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol lnternet sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika 

Nomor: 16/PER/M.KOMINF0/10/2010; 

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor: 

01/PER/M.KOMINF0101/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan 

Telekomunikasi; 

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor: 

17/PER/M.KOMINFO/1 01201 0 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika; 

2.2          UU no. 19 (Hak Cipta)

         UU 19/2002 pasal 1 butir 9–12 dan bab VII membahas tentang hak cipta eksklusif dimana ada beberapa hak yang di berikan kepada pemegang hak cipta yaitu : membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik) mengimpor dan mengekspor ciptaan menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan) menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

       Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Contoh : seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya.

2.3         UU ITE

          Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

           Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. 

            Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on eCommerce dan UNCITRAL Model Law on eSignature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. 

Beberapa materi yang diatur, antara lain: 

pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE); 

tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE); 

penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE);

 penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE)